Yuk, Kenali Jenis-jenis Pajak Bisnis Online Shop

Jenis-jenis pajak online shop

Belanja online sudah menjadi gaya hidup yang tak bisa dipisahkan dari keseharian masyarakat era digital dewasa ini. Dengan menggunakan laptop atau smartphone yang tersambung ke internet, kita bisa membeli baju, aksesori, gadget, makanan, atau bahkan tiket pesawat. Tak heran, hal ini pun turut mendorong perkembangan bisnis online, khususnya jual-beli barang secara online atau e-commerce.

Bank Indonesia seperti dikutip Liputan6 memperkirakan, nilai transaksi e-commerce pada tahun 2018 akan mencapai Rp144 triliun, atau naik dua kali lipat dari Rp69,8 triliun pada tahun 2016. Pertumbuhan bisnis e-commerce yang pesat mendorong Kementerian Keuangan untuk mendulang lebih banyak pendapatan dari sektor ini. Saat ini, Kementerian Keuangan tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perpajakan Pelaku Usaha Perdagangan Berbasis Elektronik (RPMK Pajak E-commerce) yang rencananya akan disahkan dalam waktu dekat. Dalam RPMK Pajak E-commerce ini, setidaknya ada dua jenis pajak yang diatur bagi pengusaha e-commerce yakni Pajak Pertambahan NIlai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Nah, bagi Anda para pelaku bisnis e-commerce, ini saat yang tepat untuk membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak sepanjang tahun 2017. Karena melalui pajak, Anda dapat mendukung pemerintah dalam membangun negeri. Jika Anda masih bingung mengenai jenis-jenis pajak yang perlu Anda bayar dan laporkan dalam SPT, kenali jenis-jenis pajak bisnis e-commerce dan hal-hal yang perlu diperhatikan berikut.

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sejak 1 Januari 2014, pemerintah telah menetapkan bahwa setiap pengusaha, termasuk pelaku e-commerce, dengan omzet di atas Rp4,8 miliar per tahun, wajib mengajuan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP kemudian wajib memungut PPN sebesar 10% atas setiap transaksi dan menyetorkannya ke kas negara. Sebetulnya, selama ini ketentuan di atas telah berlaku untuk dua jenis e-commerce yakni marketplace atau pasar digital dan classified ads. Nah, terbitnya PMK Pajak E-commerce akan kembali menegaskan aturan ini dan memberlakukan ketentuan ini pada jenis e-commerce yang lain seperti media sosial dan website online shop.

Agus Susanto Lihin, konsultan pajak dan managing partner PT ATS Konsultama mengatakan, jika seorang pengusaha e-commerce sudah membayar PPN 10% ketika membeli barang dari pemasok (supplier) atau distributor, sebetulnya pengusaha e-commerce tersebut bisa mendapatkan faktur pajak dari pemasok atau distributor. Faktur pajak ini bisa dilampirkan dan menjadi faktor pengurang ketika pengusaha e-commerce hendak membayar PPN atas penjualan barang tersebut ke end user.

Misalnya, PT ABC sebagai perusahaan e-commerce beli komputer dari pemasok PT XYZ sebesar Rp9 juta, maka ia dikenakan PPN Rp900.000 yang disetorkan ke negara oleh PT XYZ. Kemudian PT ABC menjual komputer itu ke end user Rp10 juta, maka ia harus memungut PPN dari end user Rp1 juta. Ketika PT ABC menyetor PPN, ia dapat melampirkan faktur pajak dari PT XYZ yang menyatakan bahwa ia telah membayar pajak Rp900.000, sehingga sisa PPN yang harus ia setor atas barang yang ia jual ialah Rp1 juta-Rp900.000 = Rp100.000.

Hanya saja dalam pelaksanaannya, pemasok atau distributor jarang menerbitkan faktur pajak untuk pedagang online. “Kendalanya, banyak pengusaha e-commerce yang tidak mau memberikan data identitas karena takut terlacak oleh pajak, tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau tidak memiliki perusahaan,” papar Agus kepada tim ilovelife, Maret 2018. Padahal, distributor memerlukan data identitas tersebut ketika mengeluarkan faktur pajak. Hal ini berbeda dengan transaksi pada toko konvensional dengan omzet Rp4,8 miliar setahun, yang pada umumnya telah memiliki badan hukum dan NPWP, sehingga distributor dan pemasok tak menghadapi kendala ketika menerbitkan faktur pajak.

Untuk meningkatkan pengawasan, terhitung sejak 1 April 2018 mendatang Kantor Pajakmewajibkan distributor dan pemasok menerbitkan faktur pajak atau e-faktur ketika melakukan transaksi dengan pengusaha e-commerce. Pengusaha e-commerce pun diwajibkan menyertakan NPWP bagi yang memiliki NPWP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi yang tidak memiliki NPWP. Sehingga, transaksi pembelian yang dilakukan toko online otomatis diketahui oleh Kantor Pajak. Mengingat bisnis e-commerce termasuk pedagang eceran, maka ketika ia melakukan transaksi dengan end user, pebisnis e-commerce dapat menerbitkan faktur pajak berupa bon kontan, faktur penjualan, dan struk cash register.

Baca juga: Ini 4 Hal Terkait Pajak yang Perlu Diketahui Pekerja Lepas

2. Pajak Penghasilan (PPh)

Bagi pengusaha e-commerce dengan penghasilan hingga Rp4,8 miliar dalam setahun, selama ini ia dikenakan PPh final usaha mikro kecil menengah (UMKM) berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013 yaitu 1% dari omzet. Prinsip yang berlaku dalam perhitungan PPh final e-commerce ini ialah self assessment, yakni pelaku usaha menyatakan sendiri jumlah peredaran kotor atau omzet selama sebulan. Setelah mengetahui peredaran kotor, barulah pelaku usaha e-commerce menghitung PPh final yang harus dibayar setiap bulan.

Dalam RPMK Pajak E-commerce, pemerintah berniat menerapkan PPh final sebesar 0,5% untuk pelaku usaha dengan omzet hingga Rp 4,8 miliar setahun. Tarif PPh final ini lebih rendah dari yang saat ini berlaku saat ini, yakni 1%. Penurunan tarif ini merupakan dukungan serta stimulus pemerintah agar bisnis e-commerce semakin berkembang. Namun, sebelum RPMK Pajak E-commerce tersebut disahkan, maka tarif PPh final yang berlaku saat ini masih 1% dari omzet.

Berlaku bertahap

PMK Pajak E-commerce ini akan berlaku bertahap bagi seluruh jenis e-commerce. Seperti diketahui, ada beragam media yang digunakan para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis e-commerce.

Berdasarkan data Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) pada Januari 2018, sebagian besar e-commerce UMKM di Indonesia, atau sebanyak 43%, menawarkan barang dan jasa melalui Facebook. Sementara sebanyak 16% melalui marketplace atau pasar digital. Adapun sebanyak 11% berjualan melalui Facebook dan Instagram, 5% melalui Instagram saja, 7% melalui website, dan sisanya melalui peron yang lain. Dirjen Bea dan Cukai seperti dikutip Detik Finance pada Februari 2018 silam menyatakan, pemerintah akan menerapkan pajak e-commerce secara bertahap, dimulai dari marketplace kemudian media sosial. Adapun sasaran dari pajak e-commerce ini ialah seluruh barang dan jasa yang ditransaksikan secara online, baik yang berwujud (tangible) atau yang tidak berwujud (intangible).

Baca juga: Sistem Cashless, Cara Bertransaksi Baru yang Lebih Aman

Jangan telat membayar pajak

Jika Anda sudah mengetahui besar pajak yang harus Anda bayar, jangan tunda untuk menyetorkannya setiap bulan. Sebagai contoh, toko online Anda memiliki omzet Rp15 juta per bulan. Berarti, PPh final yang perlu Anda setor saat ini ialah 1% x Rp15 juta = Rp150.000. Anda dapat membayar pajak bulanan selambat-lambatnya setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya.

Jangan pernah terlambat membayar untuk menghindari denda keterlambatan sebesar 2% per omzet dikalikan dengan waktu keterlambatan. Contoh, jika Anda baru membayar pajak bulan Januari di bulan Juni atau terlambat 4 bulan, maka Anda akan dikenakan denda sebesar 2% x omzet bulan Januari x keterlambatan 4 bulan = Rp1,2 juta.

Pada saat membayar, jangan lupa untuk menyertakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi, kemudian simpanlah SSP yang dikembalikan oleh pihak bank atau kantor pos. SSP ini kemudian akan dilampirkan ketika Anda menyerahkan SPT tahunan.

Baca juga: Coworking Space, Tren Bekerja di Era Digital

Ada berbagai manfaat yang bisa Anda rasakan ketika Anda melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak. Salah satunya, Anda terhindar dari masalah di kemudian hari yang dapat mengakibatkan Anda menjual aset demi membayar pajak dan denda, atau bahkan menghadapi proses hukum. Dengan demikian, membayar pajak bisa membuat Anda bekerja dengan tenang dan nyaman.

Dengan melihat manfaat tersebut, semoga kini Anda tidak ragu lagi untuk membayar pajak dan melaporkan SPT untuk bisnis e-commerce Anda. Jika Anda masih bingung mengenai cara menghitung dan melaporkan SPT, Anda juga dapat mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk melakukan konsultasi dengan petugas pajak. #AyoLoveLife dengan membayar pajak bisnis e-commerce.




« | »
Read previous post:
produktivitas kerja
Anda Early Bird atau Night Owl? Kenali Jam Biologis untuk Kerja Lebih Produktif

Ada dua tipe jam biologis atau chronotype, yaitu early bird atau si morning person dan night owl alias si burung hantu. Individu yang tergolong morning person adalah mereka yang...

Close